PB-2025
Data Simulasi
Policy Brief No. 01: Optimalisasi Skema Dana Abadi Pesantren untuk Pesantren Mandiri
Penulis: Tim Peneliti Kebijakan PKP Pegiat Pesantren
Status Tindak Lanjut: Rekomendasi Publik
1. Masalah Kebijakan
Terdapat ketimpangan akses pendanaan dan regulasi turunan yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi unit ma'had aly.
2. Bukti Empiris (Data & Evidence)
Survei PKP Pegiat Pesantren 2024 menunjukkan 68% ma'had aly menghadapi kendala penyetaraan ijazah santri di tingkat dunia kerja formal.
3. Opsi Alternatif Kebijakan
- Opsi A (Status Quo): Membiarkan regulasi lokal berjalan tanpa panduan teknis nasional.
- Opsi B (Rekomendasi Pegiat Pesantren): Membentuk konsorsium nasional akreditasi pesantren di bawah Majlis Ri'ayah.
4. Rekomendasi Advokasi
Pemerintah Pusat dan Kemenag RI direkomendasikan untuk segera memfinalisasi juknis penyaluran Dana Abadi Pesantren.
5. Penelitian Sumber
Evaluasi Dampak UU No. 18 Tahun 2019 terhadap Tata Kelola Dana Abadi Pesantren
Ketua Peneliti: Dr. A. Farhan (Simulasi UI/UX)
Lihat Penelitian Sumber →6. Status Tindak Lanjut
Rekomendasi Publik
Diserahkan secara resmi kepada Ditpontren Kemenag RI.