PB-2025
Data Simulasi
Policy Brief No. 06: Pembentukan Satgas Kode Etik dan Ruang Aman di Pesantren
Penulis: Divisi Kesetaraan Gender & Kepemimpinan Nyai
Status Tindak Lanjut: Rekomendasi Publik
1. Masalah Kebijakan
Terdapat ketimpangan akses pendanaan dan regulasi turunan yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi unit ma'had aly.
2. Bukti Empiris (Data & Evidence)
Survei PKP Pegiat Pesantren 2024 menunjukkan 68% ma'had aly menghadapi kendala penyetaraan ijazah santri di tingkat dunia kerja formal.
3. Opsi Alternatif Kebijakan
- Opsi A (Status Quo): Membiarkan regulasi lokal berjalan tanpa panduan teknis nasional.
- Opsi B (Rekomendasi Pegiat Pesantren): Membentuk konsorsium nasional akreditasi pesantren di bawah Majlis Ri'ayah.
4. Rekomendasi Advokasi
Pemerintah Pusat dan Kemenag RI direkomendasikan untuk segera memfinalisasi juknis penyaluran Dana Abadi Pesantren.
5. Penelitian Sumber
Otoritas Keagamaan Nyai dalam Dinamika Fatwa dan Kepemimpinan Pesantren Putri
Ketua Peneliti: Dr. Rahmah Fitriani (Simulasi UI/UX)
Lihat Penelitian Sumber →6. Status Tindak Lanjut
Rekomendasi Publik
Diserahkan secara resmi kepada Ditpontren Kemenag RI.